Bestprofit Futures Jakarta

Jakarta- Kubu mantan Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) menuding, diperberatnya vonis SDA oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tak lepas dari lemahnya tim hukum yang disiapkan Ketum PPP yang telah diakui pemerintah yakni, Romahurmuziy alias Romi.

“Bertambahnya vonis Pak SDA ini tidak lepas dari lemahnya pembelaan hukum dari lawyer yang disiapkan kubu Romi, sehingga kesalahan dan jasa yang pernah dilakukan oleh Pak SDA kepada bangsa dan negara tidak berimbang dengan vonis yang diterimanya di PT tersebut,” kata Ketum Angkatan Muda Ka’bah, Sudarto, di Jakarta, Kamis (2/6).

Pihaknya mengaku prihatin atas vonis yang dijatuhkan PT DKI kepada SDA, apalagi dalam mengajukan upaya hukum yang bersangkutan tidak mendapat bantuan hukum yang optimal dari kubu Romi. “Walaupun Pak SDA menyetujui Muktamar Pondok Gede, namun dalam hal ini DPP PPP Muktamar Jakarta cukup perihatin mengingat beliau adalah mantan ketum PPP dua periode,” katanya.

Pasrah
Dihubungi terpisah, anggota tim pengacara SDA, Johnson Panjaitan mengatakan, kendati merasa sedih namun kliennya pasrah menerima vonis PT DKI itu. Pihaknya lebih memilih menjalani putusan majelis ketimbang mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi. “Saya sudah komunikasi dengan Pak SDA dan menyatakan dia tidak akan melakukan upaya lain, kenapa? Karena itu tadi kecewa takutnya hal terjadi kembali berulang saat kita ajukan kasasi. Jadi kami menerima dan akan menjalani hukumannya,” kata Johnson.

Menurutnya, majelis hakim PT DKI tidak cermat memeriksa perkara SDA sehingga menjatuhkan vonis tinggi. “Para hakim kita dalam mengadili perkara korupsi serasa hebat memberikan hukuman berat. Padahal harusnya mendasarkan atas bukti pada perkara dan menjunjung keadilan,” ujarnya.

PT DKI memperberat vonis SDA dari 6 tahun pidana penjara menjadi 10 tahun. SDA juga tetap dikenakan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Bahkan, PT DKI juga mengenakan hukuman tambahan pencabutan hak politik SDA selama lima tahun setelah pidana penjara selesai dijalani.

SDA dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan menyelewengkan dana operasional menteri yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 27 miliar dan 17 juta riyal.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)