Hai salam PT Bestprofit Futures, ini artikel dari detik.com

best profit 139Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan pembangunan mega proyek Tol Trans Sumatera akan dimulai atau groundbreaking pada 9 Oktober 2014.

 

Groundbreaking dilakukan sebelum berakhirnya periode pemerintahan 2009-2014 namun dengan syarat Peraturan Presiden (Perpers) penugasan telah keluar dan diberikan ke pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum akhir Juli 2014.

 

“Prinsipnya 9 Oktober groundbreaking tentu apabila Perpres bisa keluar paling lambat 21 Juli,” kata usai rapat akhir pekan tentang Tol Trans Sumatera di Kementerian BUMN, Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

 

Pengembangan ruas Tol Trans Sumatera akan dilakukan oleh PT Hutama Karya (Persero). Tahap awal sebelum dimulai pengembangan, Hutama Karya bersama Kementerian BUMN mengurus turunnya Perpers penugasan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditargetkan pada tanggal 21 Juli telah menandatangani Perpers Tol Trans Sumatera.

 

“Sekarang Perpres masih diolah, difinalkan di menko karena menko juga ingin cepat sehingga perkiraan kita dalam waktu 10 hari Perpres keluar,” jelasnya.

 

Sambil menunggu Perpers penugasan, Hutama Karya akan menyampaikan business plan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku regulator jalan tol. Restu dari BPJT juga diperlukan sebagai prasyarat untuk memperoleh pinjaman dari perbankan.

 

“Secara pengerjaan hitungan bisnis cuma business plan ini mesti diajukan Menteri PU untuk disetujui,” sebutnya.

Untuk tahap awal akan segera dibangun 4 ruas yakni: ruas Medan-Binjai sepanjang 16,8 km, ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 135 km, ruas Palembang-Inderalaya sepanjang 22 km dan Bakauheni Lampung-Terbanggi Besar sepanjang 150 km. Investasi yang diperlukan untuk membangun 4 ruas tersebut sekitar Rp 330 triliun.

 

Hutama Karya untuk pendanaan tidak memakai suntikan modal dari pemerintah. Pendanaan murni dilakukan secara komersial. Hutama Karya di dalam pengembangan juga didukung oleh perusahaan pelat merah dan pemerintah daerah.

 

“Secara bisnis tidak ada masalah sehingga tanpa APBN tapi ada pinjaman dari PIP yang jumlahnya Rp 2 triliun ada kepesertaan dari beberapa BUMN seperti Jasa Marga, Semen Indonesia sedikit karena menggunakan material-materialnya, Pemda ikut sedikit meskipun tidak harus kalau Pemda kesulitan,” ujarnya.

 

Dahlan juga menyinggung persoalan pembebasan lahan untuk 4 ruas tersebut. Lahan secara prinsip telah ditentukan titik-titik mana yang akan dilewati. Meskipun ada beberapa bagian yang belum tuntas pembebasan lahannya namun proses tersebut terus berjalan.

 

“Sebagian sudah dilakukan, sebagian nego, sebagian pembayaran. Intinya dari 4 ruas itu lahannya oke. Pembebasan lahan sesuai UU itu tugas pemerintah sudah dan tidak ada masalah seperti di Lampung tahap 1 lahan PTPN VII sudah, urusan lebih gampang. Kemudian Binjai 50% tanahnya PTPN,” paparnya.