UMP DKI Jakarta 2018 Diumumkan Hari Ini

PT Bestprofit Futures – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengumumkan angka upah minimum provinsi (UMP) 2018 pada hari ini, Rabu (1/11/2018).

“Pasti (diumumkan),” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Priyono, di Balai Kota Jakarta, Selasa 31 Oktober 2017. pt bestprofit

Dewan Pengupahan DKI merekomendasikan tiga angka UMP 2018 kepada gubernur. Usulan UMP 2018 dari Serikat Pekerja sebesar Rp 3.917.398. Angka itu didapat dari kebutuhan hidup layak (KHL) dikali pertumbuhan ekonomi dan inflasi 8,71 persen.

“Ada juga usulan unsur pengusaha dan pemerintah sesuai dengan PP 78 tahun 2015 naik 8,71 persen menjadi Rp 3.648.035,” ujar Priyono. best profit

Dari unsur buruh, ucap Priyono, perubahan nilai terjadi karena kenaikan tiga hal, yakni listrik, sewa rumah, dan transportasi.

“(Survei) untuk mengakomodasi keinginan (buruh) karena bagaimanapun juga akan sebagai perbandingan,” ujar dia.

Sebelumnya, Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta berjalan sangat alot karena anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja meminta merevisi nilai KHL yang disurvei minggu lalu.

Nilai KHL yang disurvei pada Jumat, 27 Oktober 2017 yang dilakukan bersama tiga unsur menyepakati angka KHL sebesar Rp 3.149.631. Namun, pada sidang Dewan Pengupahan hari ini, unsur Serikat Pekerja meminta revisi nilai KHL tersebut.

Tiga komponen KHL diminta direvisi dan dinaikkan. Angka KHL yang direvisi, yaitu kontrakan/sewa rumah yang tadinya 850 ribu menjadi Rp 1 juta, transportasi dari Rp 450 ribu menjadi Rp 600 ribu, dan listrik dari Rp 175 ribu menjadi Rp 300 ribu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar‎ Rp 3.355.750. Angka ini naik 8,25 persen dari UMP 2016 sebesar Rp 3,1 juta. bestprofit jakarta

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Unsur Pengusaha Sarman Simanjorang mengatakan, penetapan UMP tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam PP ini, perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan ‎tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. bpf jakarta

( mfs – Bestprofit Futures )

Izin Usaha Alexis Tak Diperpanjang, Ini Kata Moammar Emka

PT Bestprofit Futures – Penulis buku Moammar Emka turut angkat bicara soal tak diperpanjangnya izin usaha tempat hiburan malam Alexis di kawasan Jakarta Utara.

Penulis buku Jakarta Undercover ini menilai, dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi (PTSP) DKI Jakarta Edy Junaedi belum tegas menulis menutup Alexis. best profit

“Pertama, kalau dari surat keputusan yang beredar sekarang, surat itu bukan penutupan,” ujar Emka di Jakarta, Senin (30/10/2017). pt bestprofit

Dia menilai, surat itu merupakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) soal Alexis yang baru sebatas pemberhentian penanaman modal usaha. “Itu isinya berisi bahwa pengajuan perpanjangan penanaman modal usaha Alexis belum dapat diproses. Jadi biar diskusinya mengarah pada Alexis ditutup,” ucap dia.

Dia mengatakan, kalau Alexis benar-benar ditutup, maka Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno haruslah memiliki bukti kalau memang ada prostitusi terselubung.

“Situasinya adalah kalau Alexis benar-benar ditutup, itu berarti ada proses pembuktian, atas dasar apa Alexis ditutup. Misalnya, di Alexis telah terjadi kegiatan melanggar norma kesusilaan,” papar dia.

Hal tersebut haruslah terpenuhi jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta benar-benar ingin menutup Alexis. “Itu dulu yang harus dipenuhi. Jadi menurut saya, surat itu baru spekulasi,” jelas Emka.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperpanjang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDPU) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. Surat tersebut dikeluarkan pada Jumat 27 Oktober 2017.

Surat tersebut ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi (PTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi. Dengan begitu, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memenuhi janji kampanyenya.

Menurut Anies, keputusan ini diambil atas nama Pemerintah Provinsi Jakarta. Ia menyandarkan pertimbangannya pada hasil kajian Pemprov dan laporan warga.

“Seperti kita sampaikan dalam masa kampanye, kita mengambil sikap tegas dan kami mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan izin usaha mereka dari Pemprov DKI,” tegas Anies. bestprofit jakarta

Surat tidak diperpanjangnya izin usaha Alexis ditandatangani sejak Jumat, 27 Oktober. “Jadi kalau ada kegiatan, sudah tidak lagi legal,” jelas Anies. bpf jakarta

( mfs – Bestprofit Futures )

PLN Komitmen Pasok Listrik ke Smelter dan Pusat Bisnis di Kalbar

PT Bestprofit Futures – PT PLN (Persero) menyatakan, saat ini ‎kondisi pasokan listrik di sistem Khatulistiwa Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami kelebihan pasokan. Dengan begitu siap melayani investasi baru di wilayah tersebut.

General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat Richard Safkaur mengatakan, sebagai bukti kecukupan pasokan listrik, PLN sepakat memasok listrik ke dua calon pelanggan besar, yaitu fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) alumina milik PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DSM) yang berlokasi di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau dan pengembangan kawasan real estate PT Kurnia Jaya Raya (KJR). bpf jakarta

“Setelah beberapa proyek pembangkit di Kalbar berhasil COD (Commercial Operation Date), diharapkan akan diikuti dengan peningkatan penjualan terutama untuk pelanggan industri dan bisnis,” kata Richard, di Jakarta, Senin (30/10/2017). best profit

Pembangunan smelter alumina DSM akan dimulai pada 2018 dan selesai pada 2020. PLN Wilayah Kalimantan Barat akan memasok kebutuhan listriknya sebesar 150 Mega Volt ampere (MVa) pada 2020.

“Di Kalimantan Barat, industri pengolahan hasil tambang memang menjadi salah satu sektor yang diminati oleh investor. Sebelumnya pada 2016, PLN juga menandatangani MoU penyaluran tenaga listrik untuk pabrik Smelter Grade Alumunia Refinery (SGAR) dengan kapasitas 2 juta ton per tahun dengan kapasitas daya 100 MW,” papar Richard.

Calon pelanggan berikutnya adalah, pembangunan proyek pembangunan kawasan mal, apartemen serta perumahan di Kubu Raya oleh KJR. Proyek tersebut akan dimulai pada 2018 dan direncanakan selesai pada 2023.

Komisaris Utama KJR Swadono Adijanto menuturkan, pusat bisnis terintegrasi yang akan dibangun perusahaannya membutuhkan pasokan listrik 20 MVa.‎ PLN pun sudah menyanggupi permintaan tersebut.

“Terima kasih atas kesediaan PLN dalam menyediakan listrik untuk kami. Semoga dengan dukungan ini, proyek kami dapat berjalan lancar,” ungkap Swadono. bestprofit jakarta

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN, Machnizon‎ menuturkan, setelah penandatanganan kerja sama tersebut, PLN Wilayah Kalimantan Barat akan mulai mempersiapkan pembangunan infrastruktur penunjang untuk mengalirkan listrik ke dua pelanggan tersebut.

“Listrik kami di Kalimantan sudah cukup dan kami siap melayani para investor yang datang di Kalimantan Barat. Kita sama-sama punya milestone. Jadi ketika pabrik Bapak jadi, pembangkit kami untuk menyuplai pabrik Bapak juga jadi. Jadi pengusaha tidak perlu membangun pembangkit lagi,” tutur Machnizon. pt best profit

( mfs – Bestprofit Futures )

Buruh Desak UMP 2018 Naik Rp 650 Ribu, Pengusaha Berat

PT Bestprofit Futures – Saban tahun, pemerintah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) baru. Setiap tahun pula buruh dan pengusaha tak sepakat perihal besaran upah yang ditetapkan pemerintah. Buruh merasa biaya hidup yang terus meningkat membuat mereka berhak meraup penghasilan lebih besar.

Di sisi lain, pengusaha merasa terbebani pelemahan daya beli masyarakat di pasar lokal maupun ekspor. Kenaikan UMP terlampau tinggi bisa menghambat bisnis. Alhasil, buruh kerap menggelar demo turun ke jalan menyuarakan kenaikan upah. best profit

Kondisi serupa tampaknya terulang kembali pada tahun ini. Buruh meminta besaran kenaikan UMP 2018 hingga Rp 650 ribu dan pengusaha keberatan. Pengusaha mewanti bila UMP yang ditetapkan terlampau tinggi, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal menghantui industri nasional. pt bestprofit

Apalagi jika ditelisik, usulan buruh tersebut lebih besar dari ketetapan pemerintah mengenai kenaikan UMP 2018 yang dipatok 8,71 persen. Angka itu berasal dari data resmi inflasi nasional dari BPS sebesar 3,72 persen ditambah angka pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 4,99 persen

Formula perhitungan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Sudah ditentukan dari Kemenaker. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 4,99 persen, sisanya inflasi (3,72 persen), jadi totalnya 8,71 persen,” ujar Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Unsur Pengusaha, Sarman Simanjorang, saat berbincang.

Dengan penetapan ini, maka besaran kenaikan UMP 2018 di masing-masing provinsi sudah dapat diperkirakan. Asalkan, masing-masing gubernur mengikuti formula perhitungan yang telah ditetapkan pemerintah melalui PP tersebut. “Tinggal dikalikan saja. Biasanya pemerintah (daerah) ya sesuai dengan PP 78,” jelas dia.

Sebagai contoh, besaran UMP 2018 di DKI Jakarta. Dengan besaran tersebut maka upah di wilayah ini naik Rp 292.285 sebesar menjadi Rp 3.648.035 dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 3.355.750.

Atau di Jawa Barat, UMP 2018 naik Rp 123.736 menjadi Rp 1.544.360 dari UMP 2017 yang sebesar Rp 1.420.624. Jadi, ujar Sarman, usulan buruh itu jauh lebih tinggi dari ketetapan pemerintah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Haiyani Rumondang menjelaskan, resminya UMP 2018 ditetapkan dan diumumkan Gubernur masing-masing daerah secara serentak pada 1 November 2017 dan berlaku terhitung 1 Januari 2018.

Menurut Haiyani, saat ini Kemenaker masih terus menunggu laporan dari masing-masing pemerintah provinsi terkait dengan penetapan UMP-nya. “Sekarang kita tinggal menunggu (laporan dari Gubernur),” tandas dia saat berbincang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, permintaan kenaikan UMP 2018 sebesar Rp 650 ribu di DKI Jakarta merupakan bagian dari kampanye buruh se-Asia PasifiK.

“Kami ada kampanye upah plus US$ 50 se-Asia Pasifik. Indonesia menjadi bagian. Berarti kalau di Indonesia US$ 50 itu berarti kan Rp 650 ribu (kurs Rp 13.000 per dolar AS),” ujar dia. bestprofit jakarta

Said mengungkapkan agar tuntutan kenaikan upah ini dikabulkan, buruh akan menagih janji kepada kepala daerah. Selain itu, buruh juga berencana untuk mengelar aksi agar kenaikan upah ini dikabulkan pemerintah. bpf jakarta

( mfs – Bestprofit Futures )

DPR Sahkan Perppu Ormas, HTI Tamat?

PT Bestprofit Futures – Sah! Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) resmi jadi Undang-Undang setelah Wakil Ketua DPR yang jadi pemimpin sidang, Fadli Zon mengetuk palu, Selasa 24 Oktober 2017. best profit 

Situasi di Ruang Rapat Paripurna Dewan menggambarkan pro dan kontra yang muncul sejak munculnya Perppu Ormas. Musyawarah untuk mufakat tak tercapai, fraksi-fraksi di DPR terbelah.

Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN menolak, sementara tujuh lainnya, PDIP, PPP, Hanura, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PKB mendukung. Maka, voting pun jadi jalan keluarnya. Dari 445 anggota dewan, 314 orang sepakat, 131 lainnya tidak setuju. pt bestprofit

Apapun, UU Ormas sudah disahkan, konsekuensi pun menanti, khususnya buat Hizbut Tahrir Indonesia yang duluan dibubarkan pemerintah.

“Pembubaran HTI itu final. Sudah selesai secara yuridis. Pembubaran HTI itu sudah tidak ada masalah,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, Selasa (24/10/2017) malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, gugatan judicial review yang saat ini ditangani MK secara otomatis gugur. Sebab, objek dalam perkara tersebut, yakni Perppu Ormas kini telah berganti status menjadi UU.

“MK harus segera memutuskan perkara itu dan menyatakan bahwa permohonan HTI tidak dapat diterima,” kata Mahfud.

Ia menambahkan, HTI sudah tidak ada peluang sama sekali untuk memenangkan perkara di MK. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku ke depan, tak surut ke belakang. “HTI tidak dapat hidup lagi. HTI tamat,” tambah Mahfud MD.

Perppu terbit menyusul langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dinilai berniat mendirikan negara khilafah, hal yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila.

Perppu Ormas diteken Presiden Jokowi pada 10 Juli 2017, dan diumumkan oleh Menko Polhukam Wiranto dua hari kemudian. Pemerintah menganggap, UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tak lagi memadai.

Langkah tersebut menuai dukungan di tengah situasi bangsa yang rentan perpecahan. Di sisi lain, kritik demi kritik pun dilayangkan pihak yang tak sepakat.

Saat mewakili pihak pemerintah memberikan tanggapan atas keputusan DPR, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penegasan.

“Kami tidak setuju tadi ada anggota dewan yang mengatakan, Bapak Presiden Jokowi melanggar ideologi dan UUD 1945,” kata Mendagri. “Justru Bapak Presiden Jokowi terdepan dalam menjaga ideologi bangsa Indonesia.”

Tjahjo menambahkan, aturan baru tersebut merupakan penegasan pemerintah terhadap ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Ia menolak tuduhan bahwa Perppu Ormas dijadikan ‘alat gebuk’ pemerintah.

“Pancasila itu bukan alat politik pemerintah, Pancasila bukan alat pemukul yang bertentangan dengan hal lain,” tambah dia.

Termasuk, larangan ormas dalam Pasal 59 yang diperluas. Juga, pencabutan status badan hukum ormas oleh menteri berwenang yang bisa bermuara pada pembubaran, tanpa melalui proses di pengadilan.

Perubahan juga tercantum dalam Pasal 82A yang mengatur tentang pemidanaan anggota dan atau pengurus ormas yang melanggar ketentuan, paling singkat selama 6 bulan, dan paling lama 1 tahun.

Meski statusnya kini sudah jadi UU, pemerintah masih membuka kesempatan untuk merevisi Perppu Ormas.

“Nanti direvisi kita lanjutkan perbincangannya. Yang penting DPR menolak atau menerima. Tatkala sekarang menerima, walaupun dengan satu catatan, ya itu perhatian dari pemerintah untuk menghentikannya,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. bestprofit jakarta

Ia menambahkan, pemerintah membawa Perppu ini ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, agar masyarakat Indonesia kembali bersatu dan tidak terpecah belah, karena adanya ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. bpf jakarta

( mfs – Bestprofit Futures )