Merdeka.com – Negara kian menunjukkan keberpihakan pada buruh. Ini dibuktikan oleh penaikan upah buruh Indonesia dalam delapan tahun terakhir ini, lebih tinggi ketimbang negara lain.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia Fachry Ali saat menjadi pembicara dalam bedah buku karya Aunur Rofiq ‘Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan’ di Jakarta, Minggu (11/5).

Fachry mengungkapkan saat ini Indonesia mengalami apa yang disebut oleh Karl Marx sebagai “politik kelas”. Di mana buruh mulai sadar akan haknya dan kemudian mengorganisasi diri.

“Mereka yang di bawah menyadari bahwa kemiskinan mereka bukan karena kondisi kultural, melainkan struktural”.

Implikasinya, kaum industrialis melakukan “perlawanan”. Itu ditunjukkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) meninjau peraturan perburuhan.

“Kita berada di in between. Pilihannya sekarang ada di partai politik,” katanya.

Menurutnya, keberpihakan kepada buruh kini menjadi satu-satunya pilar penopang eksistensi negara. Soalnya, dilihat dari sisi ekonomi, negara kini sedang dalam tahap kompromi dan negosiasi dengan kapitalis.

Semisal, kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yang terus digugat pengusaha tambang.

“Eksistensi negara bukan lagi merupakan otoritas politik yang otonom karena harus melakukan kompromi dengan kekuatan non-negara. satu-satunya yang masih genuine adalah keberpihakan negara kepada buruh. Pertumbuhan upah buruh cukup tinggi. Hampir seluruh pengusaha marah kepada negara karena terlalu memanjakan buruh”.