PT Bestprofit Futures – Pemerintah mendorong Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di seluruh Indonesia yang tergabung dalam wadah Asosiasi LPKS, untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas.

Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono mengatakan, Asosiasi LPKS diharapkan dapat membantu upaya pemerintah mempersiapkan tenaga kompeten dan profesional yang dapat bersaing di tingkat global. Hal ini khususnya pada bidang digitalisasi, otomasi dan artifisial intelligent.

“Peningkatan mutu layanan pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak, terlebih dengan tantangan ke depan di era revolusi industri 4.0 saat ini,” Kata Bambang, di Jakarta, seperti ditulis Minggu (18/3/2018). bpf jakarta

Bambang menuturkan, perbaikan mutu keluaran lembaga pelatihan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat.

“Ke depan pembangunan Indonesia akan berfokus pada SDM untuk mengelola infrastruktur yang sudah kita bangun. Kita akan melibatkan seluruh komponen dalam mencetak tenaga kerja handal, termasuk LPKS ini,” tutur Bambang. pt bestprofit

Bambang pun berharap, semua lembaga pelatihan yang ada memiliki satu presepsi, visi dan misi serta berkomitmen dalam rangka peningkatan kualitas SDM Bangsa Indonesia. Peningkatan mutu lulusan LPKS yang kompeten dan berdaya saing, sebagai nilai jual strategis sesuai kebutuhan Industri.

“Saya berharap ke depan, bapak-ibu yang ada disini sebagai pelaksana, kita (pemerintah) hanya sebagai pendorong ataupun motivator yang memfasilitasi. Namun output keluaran pelatihan kualitasnya harus terjaga. Jangan sampai output pelatihan tidak diterima dipasar kerja,” jelas Bambang. best profit

Berdasarkan data Kemnaker saat ini tercatat 8. 066 lembaga pelatihan kerja. Namun dari jumlah itu, baru sebanyak 4.324 lembaga.yang sudah memiliki vocational identification number (Vin) dari Direktorat Lembaga Pelatihan Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu Direktur Bina Pemagangan Kemnaker, Asep Gunawan, berpendapat bahwa antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang dibina Kemnaker dan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) yang dibina Kemdikbud harus memiliki standar keluaran yang sama. bestprofit jakarta

“Memang tidak boleh ada dikotomi di daerah antara LPK dan LKP, kita sepakati dulu aturan bermain. Kita seragamkan dulu standar pelatihan yang ada. Jangan sampai terjadi dualisme standar baik LPK dan LKP,” ujar dia.

( mfs – Bestprofit Futures )