Bestprofit Futures Jakarta

Pemerintah mengklaim berhasil meredam potensi kebakaran hutan sepanjang tahun ini. Jika dibandingkan dengan kasus kebakaran hutan tahun lalu, sepanjang Januari-Juli tahun ini jumlahnya sudah jauh berkurang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Siti Nurbaya mengatakan, rata-rata jumlah titik api (hotspot) yang muncul sepanjang Januari-Juli 2016 turun sebesar 62%.

Meski belum sepenuhnya bisa mengantisipasi titik api kebakaran hutan, Siti mengklaim kementerian yang dia pimpin sudah cukup sigap menangani kebakaran hutan. Beberapa kebijakan sudah diambil pemerintah untuk meredam jumlah hotspot agar kebakaran hutan tidak bertambah luas Bestprofit Futures Jakarta.

Salah satunya dengan melakukan pendekatan hukum bagi perusahaan pemilik hak pengelola lahan yang membakar hutan. Menurut Siti, bila ada perusahaan yang terbukti membakar hutan, maka pemerintah tidak segan untuk mencabut hak atas lahan itu.

“Presiden bilang area yang terbakar langsung diambil,” katanya, Kamis, usai rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian tentang kebakaran hutan, kemarin (11/8).

Pendekatan ini dinilai cukup efektif. Tapi Siti enggan menjelaskan hasil penegakan hukum atas kebakaran tahun lalu, terutama yang telah diproses ke pengadilan.

Gencarkan patroli

Di sisi lain, pemerintah belum akan memberikan insentif bagi perusahaan dan masyarakat yang tidak membakar hutan. Menurutnya, pencegahan dengan pendekatan insentif belum dilakukan dalam waktu dekat.

Selain mencabut hak pengelolaan lahan bagi perusahaan yang terbukti membakar hutan, cara yang akan ditempuh adalah melakukan modifikasi cuaca di sejumlah wilayah. Tujuannya untuk memperkecil potensi titik api di sejumlah wilayah di Indonesia.

Pemerintah juga secara rutin melakukan patroli di sejumlah daerah yang memiliki potensi kebakaran hutan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil membenarkan, dalam rapat kemarin, salah satu pembahasannya mengenai pemberian insentif bagi pengusaha atau petani yang tidak membakar hutan, ketika membuka lahan.

Tapi usulan ini belum disetujui dan masih perlu dilakukan pembahasan. “Itu baru dibicarakan secara umum saja,” kata Sofyan.

Adapun langkah yang sudah dilakukan yang dinilai efektif adalah mendorong jajaran pemerintah daerah terkait untuk proaktif melakukan pencegahan.

Langkah lainnya ialah mewajibkan perusahaan dan pemilik lahan untuk memiliki sejumlah alat pencegahan kebakaran. Catatan saja, sebelumnya pemerintah di bawah koordinasi Menko Perekonomian tengah menyusun prosedur operasi standar pencegahan kebakaran hutan.

Standar pencegahan kebakaran hutan tersebut disusun bagi perusahaan perkebunan, perkebunan rakyat dan desa. Dalam standar pencegahan, perusahaan perkebunan besar diberikan beberapa kewajiban. Antara lain membangun sekat kanal untuk mencegah kebakaran. Standar tersebut akan dituangkan melalui keputusan presiden Bestprofit Futures Jakarta.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)