http://news.okezone.com

JAKARTA – Belakangan ini isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) makin mencuat. Sejumlah menteri pun dianggap layak diganti. Demikian menurut lembaga riset Populi Center.

Beberapa menteri yang dinilai layak diganti itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly; Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise; serta Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, evaluasi mendalam terhadap menteri Kabinet Kerja perlu dilakukan. Menkumham Yasonna Laoly layak diganti karena dianggap paling bertanggung jawab atas persoalan dualisme Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Dualisme kepengurusan parpol yang telah menyebabkan adanya tudingan ketidaknetralan menteri tersebut,” ujar Nico saat dihubungi, Jumat (8/5/2015).

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno layak diganti karena beberapa bulan ini muncul kegaduhan politik mengenai pemilihan Kapolri dan ketegangan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemudian, Seskab (Andi Widjajanto) perlu direposisi juga karena telah dianggap sebagai penghalang komunikasi PDIP dengan Presiden,” katanya.

Dia menambahkan, menteri di bidang perekonomian juga perlu diganti, khususnya Mendag Rachmat Gobel. “Karena, kurang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan membuat kebijakan yang kurang tepat di saat ekonomi melambat,” imbuhnya.

Selain itu, Menpan-RB Yuddy Chrisnandi dianggap lambat dalam membuat regulasi terkait organisasi kementerian dan pengisian pejabat. Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise belum menunjukkan kinerja sejauh ini.