Bestprofit Futures Jakarta

Banyak pihak bertanya-tanya mengapa ancaman hukuman di Pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 pada revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya dikurangi dan tidak dihapuskan. Pertanyaan ini dijawab oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani, Senin (28/11/2016) malam Bestprofit Futures Jakarta.

Ia menjelaskan alasan pemerintah tak menghapuskan pasal yang dianggap pasal karet itu. “Kami tidak bisa menghapuskan pasal itu (tentang pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan) karena diatur di peraturan lainnya,” kata Semuel. Oleh karena itu, menurut Semuel, norma hukum diperlukan untuk mengatur aktivitas dalam internet. “Kalau tidak diatur dengan payung hukum, bisa merusak kebhinekaan. Karenanya, ini yang terbaik untuk saat ini,” kata Semuel.

Sebagaimana diketahui, salah satu poin revisi UU ITE adalah pengurangan ancaman hukuman untuk orang yang mendistribusikan konten dengan muatan pencemaran nama baik. Semula mereka terancam pidana maksimal enam tahun, kemudian dikurangi menjadi empat tahun. Dendanya pun dikurangi dari maksimal Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta.

Selain itu, pengurangan hukuman juga diberlakukan bagi orang yang mengirimkan konten berisi ancaman kekerasan, yang semula bisa dipidana maksimal 12 tahun dikurangi jadi 4 tahun. Denda pun dikurangi dari maksimal Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta.

“Sehingga, bagi pengguna internet tidak langsung dilakukan penahanan selama proses hukum, hingga diputus bersalah oleh pengadilan. Ini membuat keseimbangan dan menjaga keharmonisan di level masyarakat,” tutur Semuel. Ia menambahkan, yang semula pelapor punya kedudukan lebih tinggi dari terlapor, sekarang tidak demikian. Menurutnya, jika pengadilan memutuskan terlapor bersalah, barulah ia bisa ditahan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru direvisi, akan berlaku mulai hari ini, Senin (28/11/2016).

“Berdasar UU no 12 tahun 2011 Pasal 73, suatu RUU disahkan melalui tanda tangan Presiden paling lambat 30 hari setelah disetujui DPR dan Presiden,” kata Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU ITE Henry Subiakto melalui pesan singkat, Senin (28/11/2016). “Kalau belum ditandatangani Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung saat disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan,” lanjut Henry. Ada empat perubahan dalam UU ITE yang baru.

Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Salah satunya seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus.

Kedua, yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun. Ketiga, tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

UU ITE yang baru mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti. Terakhir, yakni penambahan ayat baru dalam Pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.

Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang merupakan perusahaan media, maka akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media (nonpers), pemerintah bisa langsung memblokirnya. “Persetujuan DPR dengan Pemerintah untuk RUU ITE sudah dilakukan pada 27 Oktober, 30 harinya berarti hari ini harus sudah dinomori di Sekretariat Negara,” kata Henry lagi.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)