Bestprofit Futures Jakarta

Pemerintah ingin membangun infrastruktur di Provinsi Papua. Salah satu caranya, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, melibatkan perusahaan yang beroperasi di sana, yaitu PT Freeport Indonesia.

Saat menerima kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe, di kantor Kemenko Kemaritiman, Jumat (5/8), Luhut membahas persiapan rencana kunjungannya ke Papua pada pekan depan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas juga perkembangan pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut.

Untuk itu, Luhut dan Lukas mendesak Freeport untuk turut membangun infrastruktur di wilayah Papua. “Jadi itu dia (Lukas) menceritakan masalah mahasiswa di Yogyakarta, mengenai saya mau ke Papua minggu depan, kemudian pembangunan boarding school. Lalu, terutama mengenai (pembangunan) jalan dari Freeport ke Puncak,” ujar Luhut seusai pertemuan tersebut.

Setelah berdiskusi dengan Lukas, Luhut menyadari pentingnya pembangunan jalan di daerah Kabupaten Puncak. Alasannya, kehidupan penduduk di daerah tersebut masih sangat sulit terjangkau. Penduduk Puncak Papua pun sangat kesulitan mendapatkan akses makanan.

Karena itulah, Luhut dan Gubernur Papua akan segera mendorong Freeport untuk melakukan pembangunan jalan itu. Kebetulan, kawasan penambangan Freeport juga mencakup Kabupaten Puncak.

Luhut pun memastikan, dana untuk pembangunan jalan akan diambil dari Freeport. Begitu pula proses pembangunan jalannya akan dilakukan oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

“Kalau Freeport, kami cuma minta bangun jalan itu supaya bisa mengangkut barang konsumsi buat orang-orang di ketinggian itu. Karena kalau naik pesawat terbang, biayanya akan lebih mahal,” ujar Luhut.

Di sisi lain, Luhut membantah kedatangan Gubernur Papua ini untuk membahas nasib kontrak penambangan Freeport. Begitu juga dengan masalah divestasi saham perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut, yang hingga kini masih terkatung-katung. “Urusan soal Freeport sama ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), tidak ada urusan kita,” katanya.

Seperti diketahui, Freeport menginginkan kepastian secepatnya perpanjangan kontrak izin penambangan di Papua. Padahal, kontraknya abru berakhir 2021 mendatang, dan sesuai aturan baru dapat mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat tahun 2019.

Lantaran belum mendapat kepastian perpanjangan kontrak, Freeport menunda rencananya membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Freeport meminta jaminan perpanjangan kontrak 20 tahun lagi kepada pemerintah, yaitu hingga 2041.

Namun, Luhut pernah menegaskan, tidak akan mempercepat pembuatan kontrak baru. “Jadi, Freeport tidak udah desak-desak kita-lah,” kata Luhut, Rabu (3/8) lalu. “Negara kita berdaulat, kita tahu apa yang akan dilakukan.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)