Bestprofit Futures Jakarta

Diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sejak Juli 2016 lalu memberikan angin segar kepada kinerja bursa saham Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan secara signifikan pada kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI) Bestprofit Futures Jakarta.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Hamdi Hassyarbaini menjelaskan, kinerja saham di BEI meningkat signifikan sejak ada kebijakan pengampunan pajak. Hal ini sejalan dengan keyakinan para investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

“Kemarin IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) ditutup pada level 5.366 dibandingkan posisi akhir 2015 yang berada pada level 4.593, naik 16,67 persen. Ini adalah suatu peningkatan signifikan,” kata Hamdi dalam seminar “Tax Amnesty” di Main Hall BEI, Selasa (6/9/2016).

Selain itu, Hamdi menyebut, kapitalisasi pasar setelah diberlakukannya pengampunan pajak mencapai Rp 5.766 triliun. Angka ini meningkat 18,35 persen dibandingkan kapitalisasi pasar pada akhir 2015.

Di samping itu, aktivitas perdagangan sejak diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak juga mengalami peningkatan secara signifikan. Secara rata-rata, nilai perdagangan per hari mencapai Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun, melampaui rata-rata sebelumnya yakni Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun.

“Frekuensi perdagangan hari ini rata-rata 377.000 kali pada 13 Juli 2016. Ini memecahkan rekor sebelumnya, yakni 373.000 kali pada 10 Juli 2014,” ujar Hamdi.

Hamdi menyatakan, BEI mendukung penuh kebijakan pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah. Oleh sebab itu, guna mendukung kesuksesan program tersebut, BEI melakukan sosialisasi dan kampanye secara menyeluruh, baik kepada investor maupun emiten.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa bingung dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut sasaran program pengampunan pajak atau tax amnesty. Yakni, para pembayar pajak besar, terutama pengusaha yang menaruh hartanya di luar negeri.

“Lah ini gimana sih padahal tax amnesty adalah merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada warga negara untuk semua orang bisa ikut,” ujar Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani dalam acara talkshow akhir pekan SindoTrijaya, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Lantaran pernyataan itu pula, kata Haryadi, Apindo menjadi serba salah lantaran publik mempersepsikan pihak yang paling diuntungkan dari program pengampunan pajak adalah para pengusaha besar.

Menurut dia, persepsi itu sudah salah kaprah sebab program pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan untuk semua warga negara yang ingin mendapatkan amnesti.

Haryadi menegaskan bahwa program amnesti pajak merupakan hak bukan kewajiban. Artinya, masyararakat bisa memilih untuk ikut atau tidak program tersebut.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak juga memiliki konsekuensi. “Ini pilihan enggak ikut juga enggak apa-apa. Tetapi ini justru kalau enggak ikut, kalau kita enggak melaporkan semuanya itu ada denda 200 persen,” kata dia.

Sebelumya, Presiden menegaskan UU Pengampunan Pajak pada prinsipnya menyasar wajib pajak skala besar, terutama yang menaruh uangnya di luar negeri agar uang itu direpatriasi ke dalam negeri.

Di sisi lain, UU Pengampunan Pajak dapat diikuti pula oleh wajib pajak skala kecil.

Namun, untuk menjawab polemik yang terjadi, Jokowi mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan baru bahwa wajib pajak skala kecil tidak diharuskan mengikuti program tax amnesty.

“Untuk menghilangkan gosip atau rumor bahwa ada yang resah, sudah keluar peraturan Dirjen Pajak yang di situ lebih kurang menyatakan, misalnya petani, nelayan, pensiunan, sudahlah, enggak perlu ikut tax amnesty,” ujar Jokowi di Tangerang, Banten, Selasa (30/8/2016).

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)