http://www.tempo.co

INFO TEMPO – Dalam membiayai pembangunan, pemerintah Indonesia menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang biasa disebut dengan Utang Luar Negeri (ULN). Hal serupa juga dilakukan korporasi dalam negeri, dimana beberapa korporasi di Indonesia menggunakan utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan operasional perusahaannya.

Dalam kondisi rendahnya fluktuasi nilai tukar, meski sumber pendapatannya Rupiah, korporasi yang memiliki utang valuta asing (valas) ini bisa menghadapi risiko nilai tukar. Masalahnya baru muncul ketika mata uang dollar AS (USD) mengalami penguatan signifikan terhadap mata uang global (termasuk Rupiah). Saat itulah utang valas mulai mengganggu cash flow dan menekan margin keuntungan. Korporasi mulai membutuhkan Rupiah yang lebih banyak untuk melunasi utang valas yang jatuh tempo.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 8 Oktober 2014 korporasi mencairkan kredit USD ketika USD/IDR berada pada level 12.200. Kemudian pada tanggal pelunasan kredit, yaitu 8 April 2015, USD menguat terhadap Rupiah mencapai level 12.955. Hal ini mengakibatkan terjadinya kenaikan biaya pelunasan kredit sebesar Rp 755 untuk setiap USD yang dibutuhkan. Tentu saja ini akan memberatkan perusahaan. Di sinilah diperlukan adanya mitigasi risiko nilai tukar berupa transaksi lindung nilai (hedging).

Pada 2014, ULN korporasi di Indonesia pernah lebih tinggi dari sektor pemerintah dan itu tidak disertai manajemen risiko yang baik, sehingga berpotensi mengganggu perekonomian nasional seperti yang terjadi pada 1997-1998. Sebagai mitigasi, Bank Indonesia pun menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/21/PBI/2014 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank.

Untuk mengatasi risiko nilai tukar ini terhadap utang valas ini, korporasi dapat memilih salah satu alternatif solusi lindung nilai yang ditawarkan Bank Mandiri, di antaranya Transaksi Forward pembelian valas. Dengan transaksi ini, korporasi yang memiliki utang valas bisa memperoleh kepastian biaya yang harus dianggarkan dalam Rupiah untuk mendapatkan sejumlah USD pada masa yang akan datang. Dengan demikian, apabila terjadi penguatan USD terhadap Rupiah, jumlah Rupiah yang telah dianggarkan korporasi untuk membeli USD tidak akan mengalami perubahan.