Best Profit Futures Jakarta

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan baru tentang perubahan instrumen investasi yang bisa digunakan untuk menampung dana repatriasi amnesti pajak. Di aturan sebelumnya yang diteken Bambang P.S. Brodjonegoro, telah ditetapkan 10 instrumen investasi.

Dalam pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK. 08/2016, Sri Mulyani menambah satu instrumen lagi, yaitu kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia. Nantinya, penempatan pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui gateway (lembaga keuangan yang ditunjuk).

Tak tanggung-tanggung, dari program amnesti pajak, pemerintah mengincar uang tebusan Rp165 triliun dan dana hasil repatriasi Rp1.000 triliun dalam tiga periode.

Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) merupakan salah satu bursa komoditas yang memiliki berbagai produk isntrumen investasi. Dengan adanya aturan baru dari Menteri Keuangan tersebut, maka ICDX berpeluang menadah dana hasil repatriasi amnesti pajak.

Guna memaksimalkan kesempatan itu, ICDX berencana menyosialisasikan program amnesti pajak melalui 141 pialang atau pedagang produk investasi yang berada di bawah naungannya.

Tak hanya itu saja, ICDX juga menyiapkan produk investasi baru demi menarik para wajib pajak untuk menempatkan dananya di bursa komoditas. Salah satu produk yang digadang jadi primadona adalah kontrak berjangka emas.

 

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya sebuah sarana lindung nilai (Bursa Berjangka) di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam (Indonesia disebutkan sebagai negara agraris) yang ditandai dengan perkembangan perkebunan/pertanian seperti kopi, kayu lapis, lada, cokelat, jagung, padi, dan masih banyak sumber daya alam lainnya, merupakan tempat yang sangat strategis dan potensial untuk perdagangan kontrak berjangka atas sumber daya alam tersebut.

Akan tetapi peran perdagangan berjangka yang diharapkan mampu untuk menunjang perekonomian secara umumberlaku mulai pada tahun 1982 pemerintah mengeluarkan aturan tentang perdagangan berjangka yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1982 tentang Pendirian dan Pokok-pokok Organisasi Bursa Komoditi.

Dan pada waktu itu pengawasan perdagangan komoditi dilakukan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) yang berada dibawah kewenangan Departemen Perdagangan pada waktu itu.Untuk Sekarang ini Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan perubahannya.

(mfs – Best Profit Futures Jakarta)