Bestprofit Futures Jakarta

Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi lanjutan yang ke-13. Paket kebijakan itu khusus memproteksi rencana penyediaan rumah murahbagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“(Dituangkan dalam) Peraturan Pemerintah (PP) tentang percepatan perizinan pembangunan rumah tapak bagi MBR,”‎ kata Menko Perekonomian Darmin Nasution saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/8/2016) Bestprofit Futures Jakarta.

Adapun dalam kebijakan tersebut, meliputi beberapa pokok waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan bagi para pengembang.

Menurutnya, dari semula yang diidentifikasi sebanyak 33 perizinan dan tahapan dideregulasi menjadi 11 perizinan dan tahapan serta mempercepat waktu penyelesaian proses perizinan.

“Dengan pengurangan perizinan dan tahapan serta percepatan waktu proses perizinan tersebut, maka waktu pembangunan MBR selama ini yang rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari,” ujarnya.

Dia melanjutkan, pokok perizinan yang dihilangkan lainnya menyangkut‎ izin lokasi, rekomendasi peil banjir, persetujuan gambar master plan, surat permohonan pengesahan gambar site plan, izin cut and fiil dan analisis dampak lingkungan lalu lintas (Andal Lalin).

Kemudian penggabungan perizinan meliputi proposal pengembang, izin pemanfaatan tanah, pengesahan site plan, serta percepatan waktu proses perizinan meliputi, surat pelepasan hak, pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah, penerbitan IMB induk dan pemecahan IMB dan evaluasi dan penerbitan SK tentang hak atas tanah.

Termasuk mengenai penerbitan sertifikat induk HGB, penerbitan induk dalam rangka SHGB, pemecahan sertifikat atas nama pengembang, dan pemecahan PBB atas nama konsumen.

Darmin mengatakan, dengan pengurangan, penggabungan dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, maka biaya untuk pengurusan perizinan akan menjadi 30 persen dari biaya saat ini, yakni turun menjadi 70%. “Perhitungan biaya itu dilakukan bersama pengurus real estate Indonesia/REI,” pungkasnya.

Pemerintah telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi lanjutan yang ke-13‎. Dalam paket kebijakan tersebut, pemerintah siap menyediakan rumah murahbagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dengan harga yang terjangkau dengan menyederhanakan dan mengurangi regulasi (perizinan dan rekomendasi) dan biaya untuk membangun dan mendapatkan rumah oleh masyarakat serta mempercepat waktu pembangunan,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution saat jumpa Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Menurutnya, latar belakang penyediaan rumah murah bermula dari target pemerintah yang merupakan program pembangunan nasional satu juta rumah bagi masyarakat, di samping untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Darmin mengatakan, tingkat kepemilikan rumah masyarakat Indonesia mencapai 78,7%, di mana sisanya sebanyak 3,1 juta rumah tangga memiliki rumah lebih dari satu. Sementara, sebanyak 11,8 juta rumah tangga‎ belum memiliki rumah sendiri.

Selain itu, paket kebijakan ini akan menekankan kepada kesadaran para pengembang hunian mewah untuk melaksanakan kewajiban guna menyediakan hunian menengah dan hunian murah. Kebijakan ini akan mempermudah proses perizinan bagi para pengembang.

Menurutnya, penyediaan rumah murah sulit tercapai lantaran untuk membangun hunian murah seluas 5 hektar (ha) memerlukan proses perizinan yang lama. Saat ini, kata Darmin, terdapat 33 izin atau syarat dan memerlukan 769 sampai 981 hari dengan biaya yang sangat besar.

“Perlu adanya penyederhanaan perizinan bagi pembangunan rumah khususnya untuk MBR‎ yang didukung oleh berbagai kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” paparnya.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga memiliki tujuan lain. Di antaranya, penuntasan program satu juta rumah, meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan rumah murah, menyederhanakan perizinan dan mengurangi biaya serta waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin pengembangan hunian murah.

Kemudian, mengatur percepatan perizinan pembangunan rumah tapak bagi MBR di atas lahan maksimal 5 ha. Sehingga, peraturan yang akan disiapkan akan lebih ‎mudah diimplementasikan.

“Mendorong iklim berusaha bagi badan hukum di bidang perumahan dan pemukiman sekaligus dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR,” pungkas Darmin.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)