Bestprofit Futures Jakarta

Game Pokemon Go tengah menjadi idola di dunia. Di luar negeri hingga di tanah air, permainan tersebut sangat digandrungi warga.

Awalnya, permainan ini dinilai positif dan lucu. Namun lama kelamaan permainan ini dirasa sejumlah pihak di tanah air mengganggu. Larangan bermain Pokemon Go pun dilakukan sejumlah lembaga negara di tanah air.

Sejumlah gedung lembaga negara haram menjadi lokasi bermain Pokemon Go. Salah satunya adalah di lingkungan Istana Negara.

Sebuah lembaran bertulis ‘Larangan Bermain atau Mencari Pokemon di Lingkungan Istana’ terpampang di pintu balai wartawan Istana Negara. Kepala Biro Pers Media dan Informasi Istana Kepresidenan Bey Machmudin menegaskan larangan bermain Pokemon Go di lingkungan Istana bertujuan agar tidak menimbulkan kecurigaan tim pengaman kepresidenan.

“Kalau main Pokemon kan harus banyak bergerak juga. Misalnya bermain, terus banyak bergerak jadi menimbulkan kecurigaan dari pengamanan baik tim keamanan dalam maupun pasukan pengaman Presiden (Paspampres). Jadi menghilangkan rasa curiga seperti itu,” jelas Bey di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (20/7).

“Sebenarnya sederhana, ini kan kantor Presiden bukan tempat bermain jadi kita datang ke sini bekerja untuk meliput kegiatan Presiden bukan untuk bermain. Kita junjung tinggi aturan yang ada di sini,” terangnya.

Sebuah lembaran pengumuman pelarangan bermain Pokemon juga ditempel di DPR, tepatnya di depan ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung Nusantara II DPR. Larangan tersebut bertuliskan ‘Dilarang Mencari Pokemon di Area DPR [Dewan Perwakilan Rakyat] tertanda Rakyat.

Saat dikonfirmasi, salah seorang petugas pengamanan dalam DPR yang enggan disebutkan namanya mengatakan edaran atau tulisan semacam itu biasanya dipasang oleh Bagian Biro Umum Kesekretariatan Jenderal DPR.

Selembaran larangan bermain Pokemon di Istana 2016 Merdeka.com/Supriatin

“Iya yang nempel-nempel itu biasanya dari Biro Umum,” kata petugas itu saat ditemui dilokasi, Rabu (20/7).

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin sendiri mengaku belum mengetahui apakah ada anggota DPR yang keranjingan bermain Pokemon. Dia menilai permainan menangkap monster itu adalah kegiatan iseng yang tidak berguna. Mengenai larangan bermain Pokemon di DPR, dia mengaku akan segera merapatkannya dalam rapat pimpinan.

“Itu mengganggu produktivitas. Kalau ganggu produktivitas, larang saja,” kata Ade Komarudin di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).
(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)