Bestprofit Futures

Rumah yang dibeli melalui kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi mesti ditempati atau tidak boleh dibiarkan kosong. Jika dibiarkan kosong, maka fasilitas seperti bunga murah akan hilang. Bestprofit Futures

“Konversi kredit dari bunga murah ke mahal, dari bunga subsidi ke komersial,” kata Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono seperti ditulis di Jakarta, Senin (22/5/2017).

Dia mengatakan, rumah subsidi tak boleh dibiarkan kosong maksimal setahun. Dia bilang, jika KPR subsidi dikonversi ke KPR biasa, maka bunga yang dibayarkan akan lebih mahal.

“Debiturnya yang dapat 5 persen misalnya angsuran katakan Rp 700 ribu. Kemudian kita tarik, bank kan menggunakan 100 persen dana bank mahal. Kena 13 persen, kan dua kali lipat,” ujar dia.

Dia mengatakan, KPR subsidi mesti tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan. Supaya tepat sasaran, maka pihaknya akan melakukan monitoring guna mengetahui rumah-rumah itu benar ditempati.

“Jadi ada tahapannya hasil monitoring ke lapangan, misalnya diketahui kosong, kosong itu akan rinci lagi kosongnya kenapa. Misalnya PNS pindah tugas, itu kita tolerir. Tapi kalau memang kosong, sudah punya rumah di mana, kita proses, kita panggil dulu. Kemudian kita kasi kesempatan lagi 3 bulan, kedua 3 bulan lagi, nanti kita minta bank untuk debitur ini, hasil monitor, dikasih kesempatan ini, maka sesuai dengan peraturan akan kita tarik,” jelas dia.

Dia menambahkan, pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan PT PLN (Persero). Dengan data PLN, maka bisa diketahui rumah mana yang benar-benar ditempati atau tidak.

“Kita jajaki kerjasama PLN, kita bisa mengakses data PLN. Kan ada rekening PLN. Kita lihat penggunaan pulsa seperti apa, kalau minim kosong berarti kosong itu. Masa dihuni minimum terus, kan pasti ada nyala listrik kulkas televisi,” tutup dia.

Pemerintah diminta untuk segera mengubah kriteria pekerja yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah murah. Salah satunya yaitu soal maksimal gaji sebesar Rp 4 juta per bulan.

Pengamat Perburuhan Timboel Siregar mengatakan, adanya ketentuan tersebut membatasi pekerja dengan gaji pada kisaran Rp 5 juta-Rp 8 juta per bulan memilik rumah. Padahal banyak pekerja termasuk buruh yang memiliki pendapatan sebesar itu hingga kini belum memiliki rumah sendiri.

“UU Perumahan Rakyat mengamanatkan MBR itu menyasar Rp 4 juta. Jadi masyarakat yang di atas upah minimum saja sudah tidak bisa, artinya yang Rp 5 juta, bahkan Rp 4,1 juta sudah tidak bisa‎. Sekarang banyak pekerja yang gajinya Rp 5-8 juta yang masih belum punya rumah,” ujar dia saat berbincang dengan \ di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Menurut dia, pekerja dengan kisaran gaji Rp 5 juta-Rp 8 juta sulit mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kriteria MBR. Sementara dengan gaji sebesar itu, pekerja atau buruh juga kesulitan mendapatkan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari perbankan.

‎”Harusnya MBR ini jangan maksimal gaji Rp 4 juta, tapi Rp 7 juta-Rp 8 juta. Jadi dia punya akses untuk mendapatkan rumah itu. Kalau maksimal Rp 4 juta, banyak pekerja yang tidak bisa punya rumah karena yang upah segitu, akses ke perbankan juga susah, mau ikut MBR juga tidak bisa. Akibatnya mereka yang sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun tapi belum juga punya rumah,” jelas dia.

Selain soal ketentuan gaji maksimal, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga diharapkan mau mengubah tingkat suku bunga KPR. Suku bunga ini juga dianggap menjadi penyebab bagi pekerja untuk memiliki rumah sendiri.‎

“Suku bunga untuk pekerja di Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) kan 3 persen plus BI Rate. Sekarang BI Rate 4,75 persen, nah itu jadi 7,75 persen. Itu kan masih kemahalan untuk pekerja, mungkin bisa ditekan lagi. Ini juga terkait dengan proses pencicilannya nanti,” tandas dia.

( mfs – Bestprofit Futures )