Bestprofit Futures Jakarta

Jakarta – Pemerintah dan DPR RI sudah membahas poin-poin revisi UU nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dikenal sebagai RUU Pilkada. Hari ini, dijadwalkan Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkannya Bestprofit Futures Jakarta.

Secara umum, RUU itu disusun dengan perdebatan yang minim dia ntara Pemerintah dan DPR. Perdebatan hanya muncul belakangan ketika membahas pasal terkait syarat pengajuan calon kepala daerah dari unsur partai politik serta kewajiban anggota DPR/DPRD/DPD untuk mundur dari jabatannya bila maju jadi calon kepala daerah.

“Perdebatan maupun perbedaan pendapat di DPR itu adalah hal biasa. Justru kalau pendapatnya seragam sejak awal sampai akhir, justru itu yang bisa dicurigai, ada sesuatu yang tak beres,” kata Ketua DPR Ade Komarudin.

Anggota Tim Perumus RUU Pilkada, Arteria Dahlan, menjelaskan bahwa perdebatan sengit memang muncul terkait dengan pasal kewajiban mundur anggota DPR/DPRD/DPD sebagai anggota dewan bila maju sebagai calon kepala daerah. Saat menentukan bahwa aparat TNI/Polri/PNS harus mundur dari jabatan bila jadi calon kepala daerah, keputusan cepat diambil. Namun, mayoritas parpol merasa tak adil bila hal sama dibebankan ke anggota DPR/DPRD/DPD, yang sudah dipaksa mundur dari semua profesi lainnya saat maju jadi calon anggota legislatif.

Belakangan, hingga detik-detik akhir, delapan fraksi di DPR RI sepakat untuk membawa draf RUU yang ada, sesuai dengan sikap Pemerintah yang tegas meminta anggota DPR/DPRD/DPD mundur dari jabatannya. Sebab hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Fraksi yang memberi catatan adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PKB. Ketiga fraksi itu tetap berpandangan bahwa anggota DPR/DPRD/DPD cukup mengajukan cuti bila maju sebagai calon kepala daerah. Fraksi Gerindra menginginkan agar ada opsi mundur dari jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) saja.

Terkait syarat dukungan, Arteria Dahlan menjelaskan perdebatan keras terjadi terkait syarat calon yang diusung parpol. Pembahasan awal menyangkut syarat dukungan calon independen, di mana segera disepakati bahwa basisnya adalah daftar pemilih sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara besaran angkanya diserahkan ke pemerintah, yang kembali mendasarkan kepada angka yang diputuskan oleh MK. Yakni 6,5 – 10 persen dari jumlah daftar pemilih.

Perdebatan sengit terjadi ketika pemerintah bersikeras bahwa syarat dukungan dari unsur parpol adalah 20 persen jumlah kursi di DPRD dan atau 25 persen jumlah perolehan suara di pemilu sebelumnya. Kembali, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan kali ini ditambah Fraksi Partai Demokrat, menginginkan penurunan angka. Yakni 15 persen jumlah kursi DPRD dan 20 persen perolehan suara di pemilu.

“Sebenarnya soal ini sudah ada kesepakatan informal. Cuma di pandangan mini saja ada perbedaan. Itu sih sah saja. Intinya, semua sepakat dengan Pemerintah,” kata Arteria.

Di luar itu, poin-poin perubahan RUU Pilkada dapat dilalui dan dibahas dengan lancar.

Terkait penegakan hukum pelanggaran kampanye, dijelaskannya bahwa perubahan mencakup berbagai hal. Pertama, untuk calon petahana, dulu cuti diajukan saat aktivitas kampanye dilakukan. Sekarang, di aturan baru, diatur bahwa cuti petahana dilakukan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan kampanye selesai.

“Dengan itu, calon petahana tak bisa menggunakan fasilitas daerah demi kepentingannya,” ujarnya.

Terkait penegakan hukum pemberian janji hadiah dan atau uang, juga secara tegas dilarang hingga aturan mengenai sanksi diskualifikasi pasangan calon tergugat. Pemidanaan lebih berat juga diatur bagi anggota tim kampanye yang melakukan tindakan demikian. Di samping itu, dilakukan juga perberatan aturan terkait fenomena mahar politik.

“Diperkuat ketentuan berlapis tentang pidana pemilu, yang tidak hanya di masa kampanye. KPU tak verifikasi saja bisa dipidanakan. KPU meloloskan pasangan yang tak layak lolos, dipidanakan. Tak bisa diberhentikan saja. Ini pidana,” ujarnya.

Diseakati juga soal penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan memberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus tindak pidana politik uang. Upaya hukum ini dimulai dari Bawaslu Provinsi ke Bawaslu Pusat hingga ke tingkat MA.

Terkait sanksi bagi parpol atau gabungan parpol yang tak mengusulkan pasangan calon, diputuskan bahwa hal itu tak diberi sanksi. Sebab UU harus menghormati hak parpol dalam melihat apakah calon memang layak diajukan sesuai visi misi perjuangan yang dianut parpol.

Soal anggaran pilkada, juga disepakati bahwa hal itu dibebankan ke APBD dengan didukung oleh APBN. Hal itu diatur demi menyiasati kemunfkin adanya ‘permainan’ di jajaran elite daerah, atau bila ada pemerintah daerah yang tak kooperatif menjalankan proses pilkada serentak.

Lalu ada pengalihan kembali dana kampanye yang semula didanai APBD ke pasangan calon atau parpol untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye. Dana kampanye juga ditambahkan norma baru bahwa dana kampanye dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon.

Tentang waktu penyelesaian sengketa dan proses pilkada, disepakati di aturan terbaru bahwa akan diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja.

Terkait prosedur pengisian jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah yang diberhentikan, juga diatur tentang kapan penjabat kepala daerah atau wakil penjabat kepala daerah bisa diangkat. Intinya, Pejabat Sementara itu muncul kalau kepala daerah, diberi cuti pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Diatur juga batas-batas kewenangan penjabat sementara dimaksud.

“Diatur juga batasan bahwa kepala daerah atau pejabat sementara tidak boleh menggunakan kewenangan seperti memutasi, terkecuali atas persetujuan Mendagri. Semua dilarikan ke Mendagri yang dianggap berhasil menunjukkan netralitasnya,” ulas Arteria.

Diatur juga larangan bagi pejabat negara, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Dilarang melakukan penggantian pejabat. Terkait tindakan tersebut dikenai sanksi pembatalan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Tentang narapidana yang maju sebagai pasangan calon, aturan terbaru mengijinkannya, sesuai dengan putusan MK. Yakni tanpa batasan maksimal hukum. Sebatas sang calon demikian mengumumkan ke publik tentang statusnya itu.

“Dia harus mengumumkan ke publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana,” tegas Arteria.

Aturan di RUU Pilkada juga menegaskan penghapusan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Di aturan itu, petahana dilarang menggunakan fasilitas jabatan, dilarang menggunakan program daerah enam bulan sebelum pemilihan, dilarang menggunakan wewenang mutasi pejabat.

“Jadi petahana dibatasi potensi perilaku menyimpangnya. Intinya petahana dilokalisir, dilarang menggunakan fasilitas, dilarang memutasi, menggerakkan birokrasi, dan lain-lain,” kata Arteria.

Di luar itu semua, disepakati juga bahwa pemungutan suara hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada Desember tahun 2020. Hasil pemilihan tahun 2017 dilaksanakan tahun 2022. Hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan tahun 2023. Hal ini dilakukan sampai mencapai keserentakan nasional pada tahun 2024.

Disepakati juga bahwa ada pemberian waktu 30 hari dalam melakukan penggantian jika salah satu calon meninggal dalam rentang waktu 29 hari sebelum pemilihan.

Disepakati juga soal penguatan fungsi Sentra Gakumdu yang mengikutsertakan peran penyidik kepolisian dan mempersingkat alur penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Sengketa tata usaha negara pemilihan dilakukan berjenjang dari Bawaslu provinsi atau Panwas Kabupaten/kota dan terakhir di MA. Sengketa hasil mengacu pada total suara sah hasil penghitungan suara.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)