Bestprofit Futures Jakarta

Jakarta – Polda Metro Jaya menegaskan aparat mengamankan truk trailer beserta sound system yang akan digunakan untuk panggung rakyat, merupakan bentuk pencegahan agar tidak terjadi kemacetan dan kericuhan di depan Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi bukan karena Instruksi Presiden (Inpres) yang melarang melakukan demo Bestprofit Futures Jakarta.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono mengatakan, telah terjadi dua kali kericuhan unjuk rasa di depan Gedung KPK, pada bulan Mei 2016. Merespons hal itu, Polda Metro melakukan evaluasi dan memutuskan aksi unjuk rasa jangan dilakukan di depan Gedung KPK lama, namun diarahkan ke Gedung KPK baru.

“Tidak ada (Inpres). Jadi begini, telah terjadi dua kali kerusuhan (demo) di KPK. Ada komplain ke kita, ini sebagai bahan evaluasi. Kita ambil langkah-langkah karena memang KPK ini di Jalan Rasuna Said tidak ada halamannya untuk melakukan demo. Kalau terjadi (kemacetan), masyarakat komplain karena tertanggu. Kita berupaya menertibkan ini,” ujar Awi, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (2/6).

Menyoal truk trailer panggung rakyat yang diamankan, Awi menyampaikan, penanggungjawab aksi sudah diberitahu kalau jangan menggelar panggung rakyat di depan KPK.

“Kita arahkan ke kantor KPK baru, laksanakan demo di sana karena di sana ada halamannya. Tapi yang terjadi, tetap saja dia laksanakan. Dia pikir kita tidak monitor, anggota monitor jam 03.00 mobil tronton lewat depan Kedutaan Besar Belanda, akhirnya kita lakukan pemberhentian, kita bawa ke Polda Metro Jaya, kita amankan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, tindakan mengamankan truk trailer itu merupakan upaya pencegahan.

“Kita untuk menertibkan itu apa? Bahwasanya kalau itu jalan ditutup itu mengganggu, dan ada undang-undang tidak boleh mengganggu ketertiban umum terkait penutupan jalan. Apalagi itu Jalan Rasuna Said, jalan protokol juga. Itu yang kita tertibkan. Makanya kalau demo kita arahkan ke gedung KPK baru. Apalagi ini pakai kendaraan itu (trailer). Jadi ini untuk mencegah, biar tidak terjadi,” katanya.

Menurutnya, delapan orang kru dan sopir trailer masih dalam pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya.

“Masih diperiksa. Kalau kita lihat konstruksi hukumnya ini kan belum terjadi, makanya kita cegah. Kita mencegah dari pada terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya, musisi Ahmad Dhani menyampaikan aksi panggung rakyat digagalkan polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Krishna Murti menyatakan, unjuk rasa itu tidak diperbolehkan karena instruksi presiden.

“Yang jelas konser kita di KPK gagal, digagalkan oleh polisi yang katanya Krishna Murti, instruksi presiden tidak boleh berdemo di depan gedung KPK yang lama,” katanya.

Merespon pernyataan itu, Krishna membantahnya. “Saya tidak membawa nama presiden. Tidak pernah ada omongan saya seperti yang dia (Dhani) sampaikan di media,” tegasnya.

Krishna mengakui, jika dirinya menghubungi Dhani terkait truk trailer yang diamankan. Namun, tidak pernah menyebut nama presiden. Justru, malah Dhani yang menyebut itu.

“Saya tidak pernah sama sekali nama presiden seperti yang dikatakan Dhani. Malah yang bersangkutan menyebut dalam SMS ke saya dan masih ada. Saya persuasif meminta agar tidak demo dengan gunakan kontainer, karena akan memacetkan jalan di Jakarta. Dan itu tidak dibenarkan,” katanya.

Menurutnya, apa yang disampaikan Dhani tidak benar. “Pernyataan Dir Reskrimum terkait ucapan Dhani Dewa di media tidak benar saya bicara seperti yang disebut yang bersangkutan. Saya nyatakan kepada yang bersangkutan bahwa kalau demo ditempat yang dilarang oleh UU maka kami akan tegakkan hukum. Itu saja,” tandasnya.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)