Bestprofit Futures Jakarta

Pemerintah siap menghadapi dengan serius gugatan terhadap Undang-undang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan siap datang di ruang sidang MK bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Bestprofit Futures Jakarta.

“Bu Menteri dan saya sendiri akan hadir di sidang,” ujar Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Ia menuturkan, pemerintah sudah mempelajari dengan baik ihwal gugatan UU Pengampunan Pajak di MK.

Ahli hukum pun sudah disiapkan oleh pemerintah. Ken kembali menjelaskan bahwa kebijakan tax amnesty bukanlah kebijakan yang dibuat demi popularitas Direktur Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan.

“Tax amnesty adalah kepentingan bangsa dan negara. Kalau mau melawan kepentingan bangsa dan negara ya anda pikir sendiri,” kata Ken.

Mahkamah Konstitusi sudah menggelar sidang perdana uji materi atau judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Rabu (31/8/2016).

Gugatan dengan nomor perkara 63/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh tiga perserikatan buruh yakni, Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Sebelumnya MK juga sudah menggelar sidang gugatan UU Pengampunan Pajak pada Rabu (24/8/2016) yang dilayangkan oleh tiga pemohon yakni Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Yayasan Satu Keadilan, dan permohonaan dari tiga warga negara.

Dana deklarasi luar negeri dan dana repatriasi amnesti pajak terus meningkat memasuki September ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dana-dana tersebut berasal dari sejumlah negara yang menjadi favorit WNI memarkir hartanya.

Rendahnya tarif pajak dan kenyamanan menyimpan harta membuat suatu negara dipilih sebagai tempat favorit menyimpan dana.

“Dari mana dananya? Singapura masih mendominasi,” ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Berikut daftar 5 negara asal dana tax amnesty:

1. Singapura

Singapura sudah dikenal sebagai negeri favorit para WNI memarkir hartanya di luar negeri. Hingga saat ini, dana yang berasal dari Negeri Singa itu mencapai Rp 36,7 triliun, terdiri dari dana repatriasi Rp 6,3 triliun dan deklarasi luar negeri 30,4 triliun.

2. Australia

Negeri Kanguru menempati urutan kedua dengan total dana deklarasi mencapai Rp 2,5 triliun. Rinciannya, Rp 124,7 miliar dana repatriasi dan Rp 2,4 triliun dana deklarasi luar negeri.

3. Swiss

Posisi ketiga ditempati negara yang sangat ketat dalam hal kerahasiaan perbankan, yakni Swiss. Tercatat dana amnesti pajak yang sudah dideklarasikan Rp 1,3 triliun yang terdiri dari dana repatriasi Rp 667 miliar dan deklarasi luar negeri Rp 660 miliar.

4. Amerika Serikat

Negeri Paman Sam menempati posisi keempat dengan total dana Rp 1 triliun. Rinciannya, Rp 86 miliar dana repatriasi dan Rp 914 miliar dana deklarasi luar negeri.

5. British Virgin Island (BVI)

Posisi kelima ditempati oleh suatu wilayah luar negeri Britania Raya yang berada di kawasan Karibia, sebelah timur Jamaika. Total dana amnesti pajak yang berasal dari BVI yakni Rp 959 miliar, terdiri dari Rp 32,6 miliar repatriasi dan Rp 927 miliar dana deklarasi.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)