Hai salam PT Bestprofit Futures, ini artikel dari merdeka.com

best profit 1iMulai hari ini, 6 Agustus 2014, seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi atau yang lebih dikenal dengan premium. SPBU-SPBU tersebut hanya akan menjual Pertamax series, meliputi Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex, yang harganya disesuaikan dengan harga keekonomian dan mengikuti fluktuasi nilai tukar rupiah.

 

Total jumlah SPBU di jalan tol mencapai 29 unit. Dari jumlah tersebut, 27 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region III (Jawa bagian Barat) dan 2 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region V (Jawa Timur).

 

Sepanjang bulan Juli lalu, BPH Migas melakukan berbagai kampanye pada masyarakat di sepanjang jalan Tol, terutama wilayah barat atau yang mengarah dari dan ke Jakarta, akan beralih ke BBM Non subsidi. Misalnya, kampanye yang dilakukan di SPBU KM 19, Rabu (23/7), Bekasi, Jawa Barat.

 

Berbagai pengurangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dilakukan oleh pemerintah, setelah DPR dan Pemerintah sepakat memangkas kuota BBM Subsidi sebesar 2 juta kiloliter, dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter.

 

Program pengurangan tersebut, dimulai sejak awal bulan lalu, mulai penghilangan solar subsidi di Jakarta Pusat, penjadwalan penyaluran solar subsidi di wilayah tertentu, pengurangan kuota solar buat nelayan dengan kapal besar, dan hanya berselang hitungan hari, kini, masyarakat pengguna jalan tol tidak akan menemukan bensin jenis premium di sepanjang jalan tol.

 

Sampai akhir Juli 2014, Pertamina melansir realisasi konsumsi solar bersubsidi sudah mencapai 9,12 kiloliter atau sekitar 60 persen dari total kuota APBNP-2014 yang dialokasikan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 15,16 juta kiloliter. Sedangkan realisasi konsumsi premium bersubsidi mencapai 17,08 juta kiloliter atau 58 persen dari kuota APBNP-2014, sebesar 29,29 juta kiloliter.

 

Menipisnya kuota tersebut, membuat pemerintah was-was, jika kuota akan kembali jebol dan tidak akan mencukupi sampai akhir tahun nanti. Sementara, pemerintah tidak mungkin lagi mengajukan APBN perubahan. “Ini amanat undang-undang, karena tahun ini bukan hanya duitnya yang dikunci tapi kuotanya,” ujar Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Ibrahim Hasyim pada merdeka.com, Selasa (5/8).

 

Dia mengatakan penghilangan premium di SPBU jalan tol ini, sebagai salah satu cara agar masyarakat berpindah pada BBM non subsidi yang disediakan Pertamina. Alasannya, selama ini pemakai jalan tol mayoritas orang-orang yang mampu. “Lihat saja yang masuk tol, mobilnya bagus-bagus, masa mereka tidak mampu beli Pertamax,” katanya.

 

Ibrahim menegaskan BPH Migas akan memantau penjualan bensin jenis premium di jalan tol, agar tidak ada pelanggaran baik oleh pengusaha SPBU maupun Jasa Marga, sebagai pengelola jalan tol, untuk tidak menyediakan premium atau BBM subsidi secara eceran. “Intinya di jalan tol tidak boleh ada BBM subsidi yang dijual. Harga premium harga keekonomian dengan pertamax, paling beda Rp 1.000,” katanya.

 

PT Pertamina Ali Mundakir meminta masyarakat dapat memahami pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini demi kepentingan bangsa dan negara sehingga penyediaan BBM bersubsidi bisa cukup sampai dengan 31 Desember 2014 sebagaimana yang diamanatkan UU No.12 tahun 2014 tentang APBN-P 2014.

 

BPH migas mengaku kemungkinan ada pro dan kontrak dalam kebijakan tersebut. Tetapi, pihaknya tetap akan melaksanakan pengendalian penjualan premium di jalan tol agar kuota tidak jebol. “Yang pakai premium kebanyakan orang kaya, masa dia tidak punya uang buat beli pertamax, lihat saja-mobilnya bagus-bagus,” katanya.

 

Dia mengatakan, selama ini satu SPBU yang berada di jalan tol, menjual rata-rata hampir 15 ribu kilo liter BBM subsidi, sedangkan untuk BBM non subsidi atau jenis Pertamax series, hanya sekitar 2 sampai 3 ton.”Kita harapkan naik menjadi 5 tonan,” katanya.