Bestprofit Futures Jakarta

Jakarta – Pemerintah dan DPR RI merasa telah membuat aturan soal pemilihan kepala daerah (pilkada) yang lebih sempurna melalui proses revisi UU nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan semua fraksi yang ada di Panja Revisi UU Pilkada telah sepakat bersama Pemerintah terkait poin-poin pembahasan yang dilakukan dalam beberapa minggu terakhir. Di rapat paripurna DPR hari ini, semua substansi perubahan akan dijelaskan di hadapan seluruh anggota dewan untuk dimintai persetujuan.

Rapat itu dijadwalkan dilaksanakan di Gedung DPR, Jakarta, dimulai pukul 09.00 WIB.

“RUU ini perlu segera disetujui sehingga mekanisme pilkada tidak terganggu. Jika RUU Pilkada sudah disetujui menjadi UU, maka regulasi itu bisa menjadi patokan pelaksanaan Pilkada Serentak,” kata Ade Komarudin.

Dia pun berharap, setelah diundangkan, stakeholder terkait bisa segera bekerja membuat aturan turunannya hingga aturan teknis pelaksanaan. Hal itu wajib dilakukan dengan cepat karena waktu pilkada memang semakin dekat.

Anggota Tim Perumus Panja RUU Pilkada, Arteria Dahlan, menyatakan pihaknya berharap seluruh anggota dewan dari 10 fraksi bisa memahami kesepakatan bersama Pemerintah yang dibuat di tingkat Panja serta Komisi II DPR. Semua fraksi sepakat walau ada catatan dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Demokrat.

“Catatan itu bukanlah opsi kita kembali ke perdebatan atau ada pilihan lain untuk divoting. Mudah-mudahan semua pihak bisa berpikir demi kepentingan lebih besar supaya tahapan pemilu dan pilkada serentak tak terganggu,” kata Arteria dari Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (2/6).

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)