Dengan 250 juta penduduk dan 5 juta bayi lahir setiap tahun, Indonesia pasar besar industri vaksin. Meningkatnya kesejahteraan dan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan membuat permintaan vaksin meningkat. Tingginya permintaan dan harga membuat vaksin rentan dipalsukan.

Ahli ekonomi kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Miloud Kaddar dalam Global Vaccine Market Features and Trends, 2013, mengatakan, dibandingkan dengan produk farmasi lain, khususnya obat-obatan, pangsa pasar vaksin memang sangat kecil, kurang dari 1 persen.

Namun, pertumbuhan industri vaksin sangat menjanjikan. Pada 2010, pasar vaksin tumbuh 10-15 persen per tahun atau 2-3 kali lipat dari pertumbuhan penjualan produk farmasi dunia.

Secara global, penjualan vaksin pada tahun 2000 mencapai 5 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 67,5 triliun (kurs Rp 13.500). Pada 2013, penjualan sudah mencapai 24 miliar dollar AS atau Rp 324 triliun.

Dunia yang kian mengglobal membuat ancaman penyebaran penyakit antarbenua turut meningkat. Vaksinasi dianggap metode ampuh mencegah merebaknya penyakit sehingga produktivitas tetap terjaga dan biaya tinggi pengobatan dapat ditekan.

Meski demikian, pasar terbesar vaksin masih dikuasai negara-negara maju karena kesadaran untuk vaksinasi sudah merata, mulai bayi, anak, orang dewasa, hingga orang lanjut usia.

Tak ada data pasti penjualan vaksin di Indonesia meski perusahaan yang memproduksi dan mengimpor vaksin tidaklah banyak. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia hanya menyebut pasar produk farmasi Indonesia pada 2016 diperkirakan Rp 69,07 triliun. Pada 2020, diharapkan jadi Rp 102,05 triliun.

Di Indonesia, penjualan vaksin itu terdistribusi melalui jalur pemerintah dan swasta. Untuk penjualan di jalur pemerintah, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan vaksin yang beredar asli. Vaksin untuk bayi hingga anak usia SD itu diberikan gratis melalui sejumlah fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas dan jejaringnya.

Namun, vaksin yang diberikan pemerintah itu terbatas, tidak untuk semua penyakit. Vaksin yang diberikan dalam bentuk vaksin tunggal atau rekombinan itu setidaknya mampu melindungi untuk delapan penyakit: hepatitis B, tuberkulosis, difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus, haemofilus influenza tipe B (Hib), polio, dan campak.

Untuk tahun anggaran 2016, jenis vaksin yang disediakan gratis pemerintah adalah vaksin hepatitis B, BCG (Bacillus Calmette Guerin), DPT-HB-Hib (Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Haemophilus Influenzae type B), campak, serta vaksin polio dalam bentuk tetes (oral polio vaccine/OPV) dan inactivated polio vaccine (IPV). Semua vaksin itu diberikan gratis pada bayi dan anak bawah tiga tahun.

Sementara untuk anak usia sekolah hingga kelas III SD diberikan vaksin campak, vaksin DT (Diphtheria Tetanus), dan Td (Tetanus diphtheria).

Vaksin gratis itu dibeli pemerintah dari PT Bio Farma. Harganya rata-rata kurang dari 1 dollar AS atau Rp 13.500. Karena itu, “Tidak masuk akal kalau yang gratis dipalsukan,” kata Direktur Pemasaran Bio Farma Mahendra Suhardono saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (27/6).

Potensi pemalsuan terbesar ada pada vaksin impor atau vaksin untuk penyakit tertentu yang tidak diwajibkan pemerintah, tetapi dianjurkan secara medis. Harga vaksin impor itu Rp 100.000-Rp 1 juta per dosis.

Permintaan-pengawasan

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan mengatakan, meski pemerintah sudah menyediakan gratis, permintaan terhadap vaksin impor yang mahal akan tetap ada. Sebagian orangtua, khususnya dari kelas menengah atas, cenderung memilih vaksin berbayar yang mahal bagi anaknya karena dianggap lebih bermutu.

Salah satu vaksin yang banyak diminati adalah Pediacel yang merupakan vaksin kombinasi mencegah DPT, polio, dan Hib. Pemerintah sebenarnya telah menyediakan vaksin mirip dengan nama Pentabio untuk mencegah DPT, hepatitis B, dan Hib. Namun, setelah disuntik Pentabio, anak berisiko mengalami demam. Risiko demam tidak muncul pada Pediacel.

“Bagi orangtua yang mampu, Pediacel jelas jadi pilihan meski harus bayar,” tambah Aman.

Beberapa waktu lalu, peredaran Pediacel di Indonesia langka. Setelah muncul kembali di pasaran, harganya melonjak dua hingga tiga kali lipat dari harga sebelumnya. Kini, harga Pediacel yang ditawarkan klinik dan rumah sakit berkisar Rp 500.000-Rp 800.000. Harga tinggi itulah yang dimanfaatkan sejumlah orang untuk membuat dan mengedarkan vaksin palsu.

Vaksin lain yang sempat dipalsukan dan langka di pasaran adalah Havrix, vaksin untuk mencegah hepatitis A. Vaksin itu dianjurkan tenaga kesehatan, tetapi belum ditanggung pemerintah. Di pasaran, harganya Rp 300.000- Rp 400.000.

Untuk mencegah penggunaan vaksin palsu itu, Sekretaris Satuan Tugas Imunisasi IDAI Hindra Irawan Satari mengingatkan orangtua untuk bertanya kepada dokter anaknya tentang asal muasal vaksin. Itu hak pasien dan menjadi kewajiban tenaga medis untuk menjelaskannya. “Pilih dokter anak yang komunikatif dan tepercaya,” katanya.

Selain itu, pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan pun bekerja sama dengan Polri perlu aktif mengawasi peredaran vaksin yang rentan dipalsukan, bukan hanya pengawasan vaksin di jalur legal semata. Sebab, bagaimanapun, negara wajib melindungi kesehatan warganya dan menjamin produk farmasi di pasaran aman, berkhasiat, dan bermutu.

“Pembelajaran dari terungkapnya peredaran vaksin palsu kali ini adalah pengawasan harus dilakukan menyeluruh dan komprehensif,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPOM Tengku Bahdar Johan Hamid.

Pengawasan bukan hanya di jalur produksi dan distribusi, melainkan juga di fasilitas kesehatan dan pengelolaan limbah sisa vaksin.