Bestprofit Futures Jakarta

Jakarta- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan Agung (Kejagung) Bambang Setyo Wahyudi, menjelaskan, biaya eksekusi Yayasan Beasiswa Supersemar mencapai Rp 2,5 miliar. Uang sejumlah itu akan digunakan untuk membayar sejumlah item pelaksanaan eksekusi uang pengganti kerugian negara yang mencapai angka Rp 4,4 triliun. Salah satunya membayar biaya uang muka sita eksekusi ke kas Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) selaku eksekutor.

“Ada beberapa item yang harus dilunasi, antara lain biaya peletakan sita dan eksekusi atas 113 buah rekening atau deposito atau giro, biaya peletakan sita eksekusi lima mobil, serta biaya sita eksekusi dua bidang tanah dan bangunan,” kata Bambang, di Jakarta, Kamis (2/6).

Eksekusi 113 rekening atau deposito atau giro, memerlukan biaya besar lantaran sebanyak 57 di antaranya berada di luar yuridiksi PN Jaksel. Karena itu, kejaksaan juga dikenai biaya tambahan peletakan panjar sita eksekusi.

Menurut Bambang, hal serupa juga berlaku dengan penyitaan tanah dan bangunan di luar yuridiksi PN Jaksel. Selain itu, Kejaksaan juga harus menanggung biaya lain yang akan timbul dari eksekusi di antaranya biaya pengamanan, pengosongan rekening, pengosongan tanah, lelang mobil dan delegasi.

Kasus eksekusi Yayasan Beasiswa Supersemar berawal ketika Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1976 yang menentukan bank negara harus menyetor 50 persen dari 5 persen sisa laba bersihnya ke Yayasan Supersemar. Sejak tahun 1976 hingga Soeharto turun, Yayasan Supersemar mengantongi dana sejumlah US$ 420,000 dan Rp 185 miliar.

Dalam perkembangannya, ditemukan sejumlah penyelewengan anggaran dan akhirnya Yayasan tersebut mendapat gugatan. Selanjutnya PN Jaksel pada 27 Maret 2008 silam, mengabulkan gugatan Kejaksaan Agung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti kerugian kepada negara sejumlah US$ 105 juta dan Rp 46 milyar.

Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada 19 Februari 2009, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya MA juga menguatkan vonis tersebut dan menghukum Yayasan Supersemar membayar kepada penggugat 75 persen x US$ 420, 000 atau setara dengan US$ 315,000, dan 75 persen x Rp 185.918.904, hingga totalnya hanya Rp 139.229.178.

Namun terjadi kesalahan pengetikan, sehingga kerugian yang harus dibayar menjadi Rp 185.918.904 dari seharusnya Rp 185 miliar. Adapun majelis hakim yang mengetok vonis kasasi pada 28 Oktober 2010 itu terdiri dari Hakim Agung Harifin Tumpa dibantu Hakim Anggota Rehngena Purba dan Dirwoto.

Akibatnya, jaksa tidak bisa mengeksekusi putusan dan mengajukan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA pada September 2013. Di saat yang sama, Yayasan Supersemar juga ikut turut mengajukan PK.

Sesuai kurs, Yayasan Beasiswa Supersemar harus memberikan ganti rugi kepada negara sejumlah Rp 4.309.200.000.000 plus Rp 139 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 4,4 triliun.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)