http://www.cnnindonesia.com

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) mewaspadai risiko lonjakan utang luar negeri terhadap stabilitas makroekonomi di penghujung tahun. Bank sentral mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia per Oktober mencapai US$ 294,5 miliar atau 3.708, 2 triliun, tumbuh 10,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Swasta mendominasi penarikan ULN sebesar 54,8 persen atau Rp US$ 161,3 miliar atau Rp 2.027,4 triliun. Secara persentase, ULN swasta mengalami pertumbuhan signifikan yakni sebesar 15 persen dibandingkan dengna posisi Oktober 2013.

Sementara itu ULN publik tercatat sebesar US$ 133,2 miliar (Rp 1.677 triliun) atau 54,2 persen dari total ULN nasional. ULN publik mengalami peningkatan 5,8 persen dalam setahun.

“Bank Indonesia memandang perkembangan ULN masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN swasta,” jelas BI dalam siaran persnya, Kamis (18/12).

Menurut BI, 64,3 persen ULN sektor swasta berupa perjanjian pinjaman yang tercatat tumbuh 9,7 persen. Sementara untuk sektor publik, obligasi menjadi instrumen pembiayaan terbesar (53,5 persen) dengan pertumbuhan 22,1 persen.

Peningkatan ULN swasta terutama didorong oleh meningkatnya penarikan utang di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta sektor listrik, gas dan air bersih. Keseluruhan sektor tersebut menyumbang 77,5 persen terhadap penarikan ULN pada Oktober 2014.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai besarnya utang swasta turut memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal itu biasanya terjadi pada akhir tahun ketika permintaan dolar AS korporasi meningkat untuk membayar utang dan membagikan deviden.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebelumnya menyoroti kombinasi utang swasta dan pemerintah yang semakin membebani ekonomi nasional. Menurut Kadin, ULN swasta bisa ditekan jika bunga kredit di dalam negeri bisa ditekan menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan di luar negeri.

Menyikapi hal itu, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta perusahaan pelat merah untuk mengurangi pembiayaan melalui pinjaman maupun obligasi valas. Selain itu, Rini juga menginstruksikan BUMN untuk melakukan aksi lindung nilai (hedging) guna mengantisi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.