Bestprofit Futures Jakarta

Kepala Kejaksaan Negeri Subang Chandra Yahya Welo hari ini diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaan tersebut, Chandra mengaku telah mengungkapkan semua hal yang diketahui mengenai kasus suap Bupati Subang Ojang Sohandi.

Kendati demikian, dia enggan menjelaskan apa saja yang dia beberkan ke penyidik lembaga antirasuah. “Tanya ke penyidik,” singkat Chandra, di gedung KPK, Jakarta.
Tapi sayangnya, anak buah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ini mengaku tidak tahu saat ditanya mengenai dugaan pemberian gratifikasi Bupati Ojang, lantaran baru saja menjabat sebagai Kajari.
“Nggak tahu. (Saya) baru dua bulan menjabat,” kata dia.
Soal gratifikasi ini ditanyakan ke Chandra, karena memang ada tudingan soal pemberian hadiah dari Ojang ke beberapa pihak. Ojang sendiri diduga tengah mencoba mengamankan perkara korupsi yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Seperti diketahui, Ojang ditetapkan sebagai tersangka melalui operasi tangkap tangan KPK terhadap Jaksa Kejaksan Tinggi Jawa Barat Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmallo. Selain itu KPK juga menangkap Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Subang, Jajang Abdul Holik dan istrinya Lenih Marliani.
Ojang melalui Lenih memberikan sejumlah uang sebesar Rp528 juta kepada jaksa Deviyanti. Uang suap itu diberikan agar Ojang tak terjerat dalam perkara korupsi dana Jamkesmas serta tidak menuntut hukuman yang berat terhadap terdakwa Jajang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan keterlibatan Kepala Subdit Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Yulianto. Yang bersangkutan dilaporkan ke KPK karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2013 sebesar Rp 8,4 miliar.

Dalam laporan itu, anak buah Jaksa Agung HM Prasetyo itu ditengarai melangar Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan delik permufakatan jahat dalam penanganan kasus dugaan korupsi BPMD itu.

“Intinya, setiap pengaduan yang masuk memang akan ditelaah lebih dulu,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha dalam pesan tertulis, ‎Selasa (26/1/2016).

Yulianto sendiri dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Pemuda Anti Suap (Kopas). Koordinator Kopas Wawan Muliawan menyebutkan, Yulianto telah melanggar Pasal 15 UU Tipikor dengan delik permufakatan jahat dalam penanganan kasus tersebut. Yulianto dianggap tidak berani memberantas korupsi dan menuntaskan kasus tersebut.

Padahal, dalam kasus ini diduga ada penyelewengan dana BPMD Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp 8,4 miliar dari total anggaran Rp 30 miliar lebih pada tahun 2011-2013.

Karena itu, Wawan menduga hal tersebut juga menjadi salah satu latar belakang kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dianggap tidak bagus. Di mana beberapa anak buah Jaksa Agung tidak serius menuntaskan perkara-perkara korupsi yang ditangani.

Apalagi kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyebutkan kinerja Kejagung mendapatkan penilaian yang kurang bagus dibandingkan lembaga pemerintahan atau instansi lainnya.