Bestprofit Futures Jakarta

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, program yang bergulir sejak Juli 2016 tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat Bestprofit Futures Jakarta.

Benarkah tax amnesty menyasar kelompok menengah ke bawah yang sudah patuh pajak dan justru tidak mengejar pengemplang pajak? Apakah lambatnya pencapaian target membuktikan bahwa tax amnesty gagal?

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo memaparkan lima mitos dan fakta tax amnestyyang perlu diketahui masyarakat agar tidak khawatir akan adanya program tax amnesty ini.

Baca Juga Part 1 – 5 Mitos dan Fakta soal Tax Amnesty

Menindas rakyat kecil

3. Tax amnesty adalah kewajiban, bahkan menindas rakyat kecil

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan pidana pajak, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan adalah hak yang diberikan UU kepada setiap wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

Yustinus mengatakan, orang pribadi yang menjadi subjek ta amnesty adalah yang memperoleh penghasilan di atas Rp 3 juta per bulan dan memiliki harta tambahan yang belum dilaporkan. Sebagaimana prinsip hak, wajib pajak dapat menggunakan dan dapat tidak menggunakannya. Tentu saja tiap pilihan mengandung konsekuensi dan risiko tersendiri.

Wajib pajak yang seluruh penghasilannya telah dipajaki dapat memilih pembetulan SPT Tahunan untuk melaporkan harta tambahan, tanpa membayar pajak tambahan.

Sebaliknya, bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan fasilitas amnesti berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi dan pidana pajak, dan tidak akan diperiksa sampai dengan tahun 2015, dapat mengikuti program amnesti pajak. Dengan demikian, tidak ada pajak berganda atas harta yang dilaporkan.

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, bahkan ditegaskan bagi orang pribadi yang penghasilannya tidak melebihi Rp 3 juta per bulan, dapat tidak menggunakan haknya untuk memperoleh pengampunan.

Termasuk jika menerima warisan atau hibah, sepanjang warisan atau hibah tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pewaris atau pemberi hibah.

UU bahkan mengenakan tarif sangat rendah yaitu 0,5 peren bagi pelaku UKM yang omzet setahunnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar dan jumlah hartanya tidak melebihi Rp 10 miliar.

Pengampunan bagi koruptor

4. Tax Amnesty mengampuni koruptor dan penjahat

Pengampunan pajak merupakan hak setiap wajib pajak menurut UU. Hanya wajib pajak yang sedang disidik dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana perpajakan yang tidak berhak.

Menurut UU Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Jadi tidak dipersoalkan asal usul atau sumber penghasilan, yang penting ada tambahan kemampuan ekonomis maka terutang pajak.

UU Pengampunan Pajak hanya mengampuni tindak pidana perpajakan dan seluruh data atau informasi yang disampaikan terkait tax amnesty tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

“Dengan kata lain, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penegakan hukum untuk pidana non-pajak sejauh tidak bersumber dari data atau informasi tax amnesty,” kata dia.

Jebakan

5. Tax Amnesty merupakan jebakan bagi wajib pajak

Tax amnesty bukanlah jebakan. Menurut Yustinus, tax amnesty justru momen rekonsiliasi antara pemerintah sebagai pemegang otoritas memungut pajak dan wajib pajak.

Pajak adalah kewajiban kenegaraan menurut UUD. Pemerintah telah memilih untuk tidak menggunakan kewenangannya melakukan penegakan hukum yang keras demi memberi kesempatan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri dan melaporkan harta yang belum dilaporkan.

Pemerintah juga mengakui masih terdapat kelemahan dalam regulasi dan administrasi perpajakan, sehingga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik. Di pihak lain, wajib pajak diharapkan jujur dan terbuka dalam mengikuti program amnesti sehingga terhindar dari sanksi yang memberatkan.

“Pasca-amnesti, kepercayaan timbal balik dibangun dan reformasi perpajakan dilanjutkan agar kita mempunyai otoritas pajak yang kuat dan kredibel, sistem perpajakan yang berkeadilan, dan penggunaan uang pajak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka tax amnesty adalah jembatan menuju Indonesia adil dan sejahtera,” tandas dia.

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)