Bestprofit Futures Jakarta

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, program yang bergulir sejak Juli 2016 tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat Bestprofit Futures Jakarta.

Benarkah tax amnesty menyasar kelompok menengah ke bawah yang sudah patuh pajak dan justru tidak mengejar pengemplang pajak? Apakah lambatnya pencapaian target membuktikan bahwa tax amnesty gagal?

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo memaparkan lima mitos dan fakta tax amnestyyang perlu diketahui masyarakat agar tidak khawatir akan adanya program tax amnesty ini.

1. Tax amnesty akan mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak patuh

Yustinus menjelaskan, kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Hanya sekitar 30 juta orang pribadi terdaftar sebagai wajib pajak dari sekitar 60 juta orang pribadi yang berpotensi menjadi wajib pajak.

Sebagian besar wajib pajak terdaftar adalah karyawan yang penghasilannya sudah dipotong pajak. Dari 30 juta wajib pajak, 17 juta wajib menyampaikan SPT dan hanya 10 juta yang taat menyampaikan.

Dia menjelaskan, ini pun masih kepatuhan formal, bukan kepatuhan materiil (kebenaran pemenuhan kewajiban pajak). Bukankah tidak adil jika beban pajak hanya ditanggung kelompok yang sama?

Maka tax amnesty justru menjadi jembatan menuju sistem perpajakan yang lebih adil, karena akan semakin banyak orang terdaftar sebagai wajib pajak dan memperluas basis pajak. Dengan demikian, melalui gotong royong, penerimaan pajak akan meningkat dan beban pajak per individu akan lebih rendah.

“Bagi wajib pajak yang sudah patuh, Anda patut berbangga karena menjadi teladan bagi yang lain dan ke depan justru akan mendapat sahabat patuh pajak yang lebih banyak lagi. Kita ingin menghindari memungut pajak seperti “berburu di kebun binatang,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Sasaran Tax Amnesty

2. Sasaran tax amnesty adalah dana di luar negeri, bukan harta di dalam negeri

Yustinus menjelaskan, UU tax amnesty mengatur tujuan pengampunan pajak adalah membawa pulang dana di luar negeri (repatriasi), memperluas basis data perpajakan (deklarasi dalam negeri), dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan.

Tujuan tax amnesty sama sekali tidak menyebutkan target uang tebusan karena lebih fokus pada perluasan basis data perpajakan.

Faktanya terdapat banyak dana milik WNI yang disimpan di negara suaka pajak, dengan berbagai alasan. Tax Justice Network pada 2010 mencatat angka sekitar US$ 331 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun. Sedangkan Global Financial Integrity pada 2014 mencatat aliran dana haram dari Indonesia ke luar negeri selama lima tahun terakhir mencapai Rp 1.000 triliun.

Di samping itu, potensi ekonomi informal di dalam negeri juga sangat besar. Schneider pada 2010 mencatat sekitar 18 persen dari PDB Indonesia atau sekitar Rp 2.000 triliun merupakan ekonomi informal.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, baik regulasi, akses, dan kompetensi, pemerintah memfasilitasi melalui tax amnesty untuk memberi kesempatan bagi wajib pajak mengungkapkan hartanya dengan benar dan tidak dikenai sanksi administrasi maupun pidana perpajakan.

“Ke depan, dengan berlakunya Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018, pemerintah akan lebih efektif melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Maka tax amnesty adalah wortel (carrot) yang diberikan pemerintah sebelum menggunakan tongkat pemukul (stick) bernama AEOI,” kata dia.

Baca Juga Part 2 – 5 Mitos dan Fakta soal Tax Amnesty

(mfs – Bestprofit Futures Jakarta)