TEMPO.CO , Jakarta: Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy S. Priatna, memperkirakan pembangunan infrastruktur prioritas sepanjang 2015-2019 bakal membutuhkan investasi sebesar Rp 5.452 triliun. Namun pemerintah hanya bisa menyediakan dana sekitar Rp 1.170-1.200 triliun dari kebutuhan tersebut.

“Presiden yang baru nanti selama 5 tahun akan menghadapi tantangan berat karena kemampuan pemerintah mendanai hanya 22 persen,” kata Dedy usai menghadiri Indonesia Energy Forum di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu, 25 Juni 2014. “Padahal infrastruktur itu syarat untuk majunya sebuah negara.” (Baca: Swasta Didorong Danai Proyek Infrastruktur)

Data Bappenas mencatat kebutuhan investasi ketenagalistrikan dengan skenario menengah membutuhkan dana Rp 762 triliun. Sementara untuk membangun infrastruktur energi dan gas dibutuhkan dana sebesar Rp 420 triliun.

Dedy mengatakan investasi infrastruktur ini dibutuhkan agar Indonesia dapat naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Pada 2025, pendapatan masyarakat Indonesia ditargetkan rata-rata US$ 14.250 per kapita per tahun.

Sementara itu, Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto mengatakan perseroan siap berinvestasi rata-rata US$ 1 miliar per tahun untuk pembangunan infrastruktur gas dalam 5 tahun ke depan. Hari mengatakan infrastruktur gas yang akan dibangun di antaranya jaringan pipa dan fasilitas regasifikasi. (Baca: Dahlan Impikan Rumah Tangga Gunakan Gas Alam)

Investasi ini akan berfokus untuk pembangunan infrastruktur pipa dan regasifikasi. ”Kami bermimpi bukan hanya punya unit regasifikasi terapung tetapi land base, karena dengan land base semua nilai tambah LNG bisa dinikmati,” tutur Hary.